UNDANG-UNDANG 01

UNDANG-UNDANG 01

DOKUMENTASI PERTAMPILAN S. BRAHMANA

 

TAHUN	No	Subyek
1954	11	Tentang Amnesti dan Abolisi
1956	18	Tentang Hak Berorganisasi dan Berunding
1957	22	Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburu
1957	80	Tentang Pengupahan bagi Laki-laki & Wanita
1958	3	Tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing
1958	68	Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita
1960	5	Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
1964	12	Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perususahaan
1970	1	Tentang Keselamatan Kerja
1979	4	Kesejahteraan Anak
1980	2	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
1980	10	Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma
1980	11	Tindak Pidana Suap
1980	12	Hak Keuanganadministratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggitinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggitinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
1981	2	Lembaga Internasional. Perdagangan. Tindak Pidana. Kuhp.
1981	6	Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol
1981	7	Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
1982	1	Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan
1982	2	Pengengesahan  Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention On Special Missions, New York 1969)
1982	3	Perdagangan. Perusahaan. Pungutan. Ekonomi. Niaga. Koperasi.
1982	4	Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
1982	6	Hak Milik. Kehakiman. Tindak Pidana. Kebudayaan. Mass Media. Hak Cipta. Perdata.
1982	8	Hukum Acara Pidana
1982	20	Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
1982	21	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967
1983	1	Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Rejim Hukum Negara Nusantara Dan Hak-Hak Malaysia Di Laut Teritorial Dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara Diatas Laut Teritorial, Perairan Nusantara Dan Wilayah Republik Indonesia Yang Terletak Di Antara Malaysia Timur Dan Malaysia Barat
1983	5	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
1983	6	Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
1983	7	Pajak Penghasilan
1983	8	Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
1984	4	Wabah Penyakit Menular
1984	5	Perindustrian
1984	6	Pos
1984	7	Tentang penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
1984	7	Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women)
1984	8	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Undang-Undang
1985	1	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Dan Undang-Undangnomor 2 Tahun 1980
1985	2	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
1985	3	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya
1985	5	Referendum
1985	8	Organisasi Kemasyarakatan
1985	9	Perikanan
1985	10	Pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang
1985	11	Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982)
1985	12	Pajak Bumi Dan Bangunan
1985	13	Bea Meterai
1985	14	Mahkamah Agung
1985	15	Ketenagalistrikan
1985	16	Rumah Susun
1985	17	Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)
1986	2	Peradilan Umum
1986	5	Peradilan Tata Usaha Negara
1987	1	Kamar Dagang Dan Industri
1987	2	Pengesahan “Treaty Of Mutual Respect, Friendship And Cooperation Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea”
1987	7	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta
1987	8	Protokol
1988	1	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
1988	2	Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
1988	4	Pengesahan “Protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia”
1989	2	Sistem Pendidikan Nasional
1989	3	Telekomunikasi
1989	6	Paten
1989	7	Peradilan Agama
1990	4	Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam
1990	5	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
1990	8	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
1990	9	Pariwisata. Wisatawan. Budaya. Fauna. Flora.
1990	11	Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
1990	36	Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
1991	1	Pengesahan “Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On The Zone Of Cooperation In An Area Between The Indonesian Province Of East Timor And Northern Australia” (Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Mengenai Zona Kerjasama Di Daerah Antara Propinsi Timor Timur Dan Australia Bagian Utara)
1991	5	Kejaksaan Republik Indonesia
1991	7	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
1992	2	Usaha Perasuransian
1992	3	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
1992	4	Perumahan Dan Permukiman
1992	5	Benda Cagar Budaya
1992	7	Administrasi. Ekonomi. Bank. Uang
1992	8	Perfilman
1992	9	Keimigrasian
1992	10	Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
1992	11	Dana Pensiun
1992	12	Sistem Budidaya Tanaman
1992	13	Perkeretaapian
1992	14	Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
1992	15	Penerbangan
1992	16	Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan
1992	19	Industri Perdagangan Tindak. Pidana. Warga Negara
1992	21	Perhubungan. Laut. Prasarana
1992	23	Kesehatan
1992	24	Tentang Penataan Ruang
1992	25	Perkoperasian
1994	5	Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)
1994	6	Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
1994	7	Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
1994	8	Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Australia
1994	9	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
1994	10	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
1994	11	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
1994	12	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
1995	1	Perseroan Terbatas
1995	5	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985.
1995	8	Pasar Modal
1995	9	Usaha Kecil
1995	10	Kepabeanan
1995	11	Cukai
1995	12	Pemasyarakatan
1996	4	Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
1996	5	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Kupang
1996	6	Perairan Indonesia
1996	7	Pangan
1996	8	Pengesahan Convention On Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971
1997	3	Pengadilan Anak
1997	4	Penyandang Cacat
1997	5	Psikotropika
1997	7	Pengesahan United Nations Convention Againstillicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988)
1997	8	Dokumen Perusahaan
1997	9	Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara)
1997	10	Ketenaganukliran
1997	12	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
1997	13	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten
1997	14	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek
1997	15	Ketransmigrasian
1997	16	Statistik
1997	17	Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
1997	18	Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
1997	19	Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
1997	20	Penerimaan Negara Bukan Pajak
1997	21	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
1997	22	Narkotika
1997	23	Pengelolaan Lingkungan Hidup
1997	24	Penyiaran
1997	25	Ketenagakerjaan
1997	26	Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
1997	27	Mobilisasi Dan Demobilisasi
1997	28	Kepolisian Negara Republik Indonesia
1997	31	Peradilan Militer
1997	32	Perdagangan Berjangka Komoditi
1998	1	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Menjadi Undang-Undang
1998	10	Perubahan Atas Uu No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
1998	83	Pengesahan Convention (Number 87) Concerning Freedom Of Association And Protection Of The Right To Organise (Konvensi Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi)
1999	1	Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
1999	8	Perlindungan Konsumen
1999	18	Jasa Konstruksi