UNDANG-UNDANG 02

UNDANG-UNDANG 02

DOKUMENTASI PERTAMPILAN S. BRAHMANA

1999	19	Pengesahan Ilo Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (Konvensi Ilo Mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
1999	20	Tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan
1999	20	Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)
1999	20	Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
1999	21	Tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan
1999	21	Pengesahan Ilo Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi Ilo Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan)
1999	22	Pemerintahan Daerah
1999	23	Bank Indonesia
1999	24	Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar
1999	25	Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah
1999	25	Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
1999	29	Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
1999	29	Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
1999	30	Arbitrase Dan Alternatif `Penyelesaian Sengketa
1999	35	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
1999	36	Telekomunikasi
1999	38	Pengelolaan Zakat
1999	39	Hak Asasi Manusia
1999	40	Pers
1999	41	Kehutanan
1999	281	Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
1999	311	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
1999	341	Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
2000	1	Pengesahan Ilo Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour ( Konvensi Ilo No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)
2000	21	Tentang Serikat Pekerja
2000	26	Pengadilan Hak Asasi Manusia
2001	1	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hongkong For The Surrender Of Fugitive Offenders)
2001	14	Paten
2001	15	Merek
2001	16	Y A Y A S A N
2001	18	Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2001	20	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2001	21	Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
2001	22	Minyak Dan Gas Bumi
2002	2	Kepolisian Negara Republik Indonesia
2002	3	Pertahanan Negara
2002	14	Pengadilan Pajak
2002	15	Tindak Pidana Pencucian Uang
2002	16	Pengesahan Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967)
2002	18	Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
2002	19	Hak Cipta
2002	20	Ketenagalistrikan
2002	22	Grasi
2002	23	Perlindungan Anak
2002	24	Surat Utang Negara
2002	28	Bangunan Gedung
2002	30	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2002	31	Partai Politik
2002	32	Penyiaran
2003	12	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2003	13	Tentang Ketenagakerjaan
2003	15	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang
2003	17	Keuangan Negara
2003	18	Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
2003	19	Advokat
2003	20	Sistem Pendidikan Nasional
2003	22	Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2003	23	Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
2003	24	Mahkamah Konstitusi
2004	1	Perbendaharaan Negara
2004	2	Tentang Peradilan Hubungan Industrial
2004	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
2004	4	Kekuasaan Kehakiman
2004	5	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
2004	7	Sumber Daya Air
2004	8	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
2004	9	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2004	23	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2004	29	Praktik Kedokteran
2004	32	Pemerintahan Daerah
2004	39	Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI
2004	40	Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2005	2	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang
2005	3	Sistem Keolahragaan Nasional
2005	8	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
2005	11	Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)
2005	12	Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
2006	1	Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
2006	3	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
2006	4	Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian)
2006	5	Pengesahan International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997)
2006	6	Pengesahan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999(Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
2006	7	Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
2006	8	Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People’s Republic Of China On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
2006	9	Sistem Resi Gudang
2006	10	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
2006	11	Pemerintahan Aceh
2006	12	Kewarganegaraan Republik Indonesia
2006	13	Perlindungan Saksi Dan Korban
2006	15	Badan Pemeriksa Keuangan
2006	16	Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan
2006	17	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
2006	19	Dewan Pertimbangan Presiden
2006	20	Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Use, Stockpiling, Production And Transfer Of Anti-Personnel Mines And On Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi Dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel Dan Pemusnahannya)
2006	21	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India On Cooperative Activities In The Field Of Defence)
2006	23	Administrasi Kependudukan
2007	17	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 Dan Lampiran
2007	18	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam Concerning The Delimitation Of The Continental Shelf Boundary, 2003)
2007	20	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of The Philippines On Cooperative Activities In The Field Of Defense And Security)
2007	21	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2007	22	Penyelenggara Pemilihan Umum
2007	23	Perkeretaapian
2007	24	Penanggulangan Bencana
2007	25	Penanaman Modal
2007	26	Penataan Ruang
2007	27	Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
2007	28	Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
2007	29	Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
2007	30	E N E R G I
2007	39	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

UNDANG-UNDANG 01